Kita Harus Mengakui Kelemahan

 

Halo, semuanya!

Kebanyakan dari kalian pasti sepakat bahwa praktik parkir liar di Indonesia menjadi biang atas gangguan ketertiban kota. Menilai bahwa praktik parkir liar adalah sebuah "kriminalitas kecil" yang mengganggu usaha informal karena sangat berat hati mengeluarkan pundi Rp 2.000 - Rp 5.000 merupakan sebuah bentuk pengabaian pada permasalahan struktural yang lebih besar. Perlu kita sepakati juga, terlepas betapa kesalnya kita terhadap praktik parkir liar, pekerjaan menjadi kang parkir merupakan bagian dari sektor ekonomi informal - alias sebuah ruang ekonomi yang muncul ketika sebuah negara gagal menciptakan sistem distribusi kesejahteraan dan pekerjaan formal yang memadai.

Sebagaimana pekerjaan sebagai pengamen, manusia silver, badut persimpangan, atau orang-orang yang suka atraksi di lampu merah itu, entah menggunakan kostum spiderman (tapi sepatunya air jordan KW), maupun kostum superhero lain; kang parkir liar juga termasuk jamaah besar masyarakat yang berapa pada batas antara "mata pencaharian" dan "potensi kriminalitas".

"Lohh, jadi maksudmu pekerjaan-pekerjaan itu merupakan tindakan kriminal?"

Uuuggh~ Tenang dulu, kita bahas satu-satu.

Coba ketika pada suatu hari, kamu muterin ruko untuk mencari celah kosong parkir. Kamu maju pelan-pelan, takut ada paku kali. Kamu cuma mau beli plastik cap JOYOBOYO yang harganya under 5k itu.

Ketika kamu kembali ke motormu, suasana masih sepi. Barulah ketika kamu sudah nangkring di atas motor, tiba tiba jreeenngg! Muncul sesosok pria legend dengan rompi lusuhnya, sambil.. diem aja. Iya, diem aja. Biasanya juga gitu kan? Apalagi kalau kita udah kasih duitnya, baru tuh cabut si pria legend tersebut. 

Seketika kamu berpikir "Kok bisa sih abang ini ada di mana-mana? Kenapa pemerintah gak hapus aja nih sistem NPC kayak ginian deh?!".

Nah, dari momen receh kayak gitu, sebenarnya kita lagi ngeliat fenomena ekonomi yang lumayan dalam, bukan sekadar “gangguan kecil kota”. Parkir liar itu bukan cuma soal ketertiban, tapi bagian dari cerita panjang tentang bagaimana kota berkembang, bagaimana negara bikin kebijakan, dan bagaimana masyarakat beradaptasi ketika sistem formal belum cukup siap.

 

SEMUA BERAWAL DARI ALI SADIKIN

Kalau ditarik ke belakang, praktik parkir informal di Jakarta itu bukan muncul tiba-tiba kayak notif judol. Di era Ali Sadikin, ketika kendaraan mulai banyak tapi infrastruktur belum siap, muncul kekosongan layanan. Ruko-ruko belum punya lahan parkir, pemerintah juga belum punya sistem yang matang. Nah, di celah itu, masyarakat bergerak sendiri. Ada orang yang “inisiatif” bantu ngatur kendaraan, lalu minta imbalan. Awalnya mungkin sederhana, bahkan terasa membantu. Tapi karena kebutuhan itu nyata, praktiknya jadi makin luas. Apalagi ternyata diketahui, berprofesi menjadi kang parkir merupakan profesi tergampang. Gak butuh kualifikasi harus jadi sarjana, cukup modal sempritan aja udah bisa jadi kang parkir. Apa coba tantangannya? Bahkan barang hilang saja bukan tanggung jawab kami.

Menariknya, pemerintah waktu itu tidak langsung mematikan praktik ini, tapi justru mencoba merapikan lewat institusi seperti PT Parkir Jaya. Tujuannya bagus: biar tertib, ada standar, dan masuk ke kas daerah. Tapi di sinilah bagaimana “ekonomi” bekerja! Ketika sesuatu dilegalkan sebagian, sering muncul “wilayah abu-abu”. Ada yang resmi, ada yang setengah resmi, dan ada yang benar-benar liar tapi tetap hidup karena ada permintaan. Yap, supply and demand. Jadi sistem formal dan informal jalan bareng, kadang saling tumpang tindih.

Kalau dibandingin, negara seperti Amerika Serikat sudah lebih dulu pakai teknologi seperti parking meter sejak lama, jadi ketergantungan pada tenaga manusia jauh berkurang. Sementara di sini, karena modernisasi tidak jalan cepat, sistem parkir jadi sangat “manusia-sentris”. Ini penting, karena begitu sebuah sistem bergantung pada manusia tanpa kontrol kuat, selalu ada ruang buat improvisasi yang kadang berujung ke praktik liar. Apapun itu, dan semuanya. Bahkan judol juga begitu, awalnya kan hanya praktik judi bola terkam, atau judi main gaple, dari situ berkembang menjadi praktik liar yang di-online-kan.

 

EKONOMI INFORMAL

Masuk ke sisi yang lebih “ngena”, parkir liar itu erat banget hubungannya sama ekonomi informal. Ini sektor yang muncul bukan karena orang hobi hidup di luar aturan, tapi karena sistem formal tidak cukup menampung semua orang. Banyak pelaku parkir liar itu sebenarnya lagi berada di titik antara “ingin kerja layak” dan “tidak punya akses”. Skill terbatas, pendidikan tidak tinggi, peluang kerja formal sempit, akhirnya pilihan rasionalnya ya ambil pekerjaan yang entry barrier-nya rendah. Dan parkir liar itu nyaris tanpa modal: cukup hadir, berdiri, dan sedikit gestur tangan yang meyakinkan. Bahkan tidak perlu bekerja di bawah tekanan, ada orang ngamuk tinggal amukin balik.

Secara ekonomi mikro, ini bahkan bisa terlihat “menarik”. Tarif kecil, tapi volume tinggi. Dalam sehari bisa dapat penghasilan yang bagi sebagian orang terasa cukup, bahkan kadang menyaingi pekerjaan formal tertentu. Di sinilah muncul distorsi insentif. Orang bisa mulai mikir, “Ngapain capek-capek sekolah lama kalau hasilnya belum tentu lebih baik?” Nah, ini bukan soal malas atau rajin, tapi soal bagaimana struktur ekonomi membentuk pilihan individu. Ekonomi selalu balik ke situ: manusia merespons insentif, bukan sekadar idealisme.

Masalahnya, posisi parkir liar ini unik karena dia hidup di zona abu-abu hukum. Selama tidak ada pemaksaan atau ancaman, dia sulit dikategorikan sebagai kriminal. Jadi aparat bisa menertibkan, tapi tidak selalu bisa menindak tegas. Hasilnya ya siklus klasik: ditertibkan, hilang sebentar, lalu muncul lagi. Kayak lumut atau jamur triplek di lemari kamarmu. Bukan karena bandel semata, tapi karena kebutuhan ekonominya belum hilang. Ini yang sering bikin kebijakan berbasis razia terasa kayak nyapu air; capek, tapi gak pernah benar-benar kering.

Dampaknya juga tidak kecil. Biaya parkir liar itu kelihatannya receh, dua ribu, tiga ribu. Tapi kalau dikumpulin, dia jadi “biaya bocor” dalam ekonomi. Driver ojek kena, pedagang kena, pekerja kena, bahkan kamu yang cuma mau ambil uang di ATM juga kena. Biaya kecil ini terakumulasi dan akhirnya ikut masuk ke harga barang dan jasa. Jadi tanpa sadar, parkir liar ikut nyumbang ke semacam “inflasi mikro” yang tidak tercatat resmi, tapi terasa di kantong sehari-hari.

Nah, buat yang suka marah-marah “KENAPA SIH INFLASI TERUS NEGARA INI? PRESIDEN NGAPAIN AJA SEEEHHHH HARGA BARANG NAIK SEMUA INIIIHHH!”, itu salah satu penyebabnya adalah: kang parkir liar.

  

PARKIR LIAR ADALAH INDIKATOR KESEHATAN KOTA

Kalau ditarik lebih luas lagi, keberadaan parkir liar bisa jadi indikator kesehatan sebuah kota. Kota yang ekonominya hidup biasanya punya sistem yang rapi: lapangan kerja formal cukup, fasilitas publik memadai, dan aktivitas ekonomi berjalan tanpa banyak “gangguan informal”. Sebaliknya, kalau aktivitas seperti parkir liar, pengamen, atau pekerjaan jalanan lain sangat dominan, itu sering jadi tanda ada ketimpangan yang belum selesai. Bukan berarti kotanya gagal total, tapi ada bagian sistem yang belum berfungsi optimal.

Jadi kalau ditanya, solusi parkir liar itu apa? Jawabannya tidak sesederhana “larang” atau “razia”. Solusi yang lebih masuk akal justru struktural. Pertama, perbanyak fasilitas parkir resmi dengan harga yang masuk akal, supaya orang punya alternatif. Jangan malah bikin gedung parkir modern dengan palang pintu, tapi satu jam pertama langsung dipatok lima rebu. Udah jalannya makin jauh, panas lagi. Kedua, modernisasi sistem, pakai teknologi biar tidak bergantung pada interaksi tunai yang rawan. Ketiga, yang paling krusial: buka lebih banyak lapangan kerja formal untuk tenaga kerja dengan skill rendah, plus pelatihan yang benar-benar serius, bukan sekadar formalitas. Keempat, tentunya sebuah kota harus ramah pedestarian! Alasan orang-orang naik kendaraan pribadi ya karena kalau jalan kaki gak nyaman, panas. Bahkan pedestarian aja jadi warung lele penyet. Mau jalan kaki di mana?

Daaaannn….. parkir liar itu baru akan benar-benar hilang kalau tingkat kesejahteraan masyarakat sudah cukup tinggi. Ketika orang tidak lagi butuh uang receh untuk bertahan hidup, pekerjaan seperti ini akan ditinggalkan dengan sendirinya. Jadi ini bukan cuma soal parkir, tapi soal bagaimana negara mengelola ekonomi, distribusi peluang, dan masa depan warganya.

Intinya gini sih, parkir liar itu bukan villain utama dalam cerita kota. Dia lebih kayak karakter sampingan yang muncul karena alur ceritanya belum beres. Selama fondasinya masih bolong-bolong, dia akan selalu punya panggung. Tapi begitu sistemnya rapi, peluang kerja terbuka, dan kesejahteraan naik, pelan-pelan dia bakal hilang sendiri. Bukan karena dipaksa, tapi karena sudah tidak relevan lagi.

Mungkin suatu hari nanti, ada kang parkir yang emang beneran berseragam, ada di palang-palang pintu gedung parkir khusus, bayar non-tunai, gak ada aba-aba setengah mistis karena muncul tiba-tiba di belakangmu, terus kamu malah kangen dan bilang, “Lho, kok sepi?”

Ya… karena sistemnya akhirnya beneran jalan.

So, good luck and have a nice day ya!